Urgensi Legalitas Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dengan Pembentukan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kelurahan Rungkut Menanggal

Abstract

Business legality plays a very important role in the sustainability of MSME activities. However, if MSME actors do not know the urgency related to legality due to the lack of information and knowledge. This encourages community service activities by introducing MSME actors in Rungkut Menanggal Village to the importance of business legality by making a Business Identification Number (NIB). The implementation method carried out is socialization to provide an overview of the Business Identification Number (NIB) and assistance in making NIB through the OSS Account (Online Single Submission) as well as submitting printed NIB documents to MSME actors. The results of the socialization activities received a positive response from MSME actors in Rungkut Menanggal Village. Business actors have a Business Identification Number (NIB) which is useful as business protection from the government, ease of access in finding business capital, ease of licensing so that minimal bureaucracy occurs and ease of greater business development and empowerment.

Legalitas usaha berperan sangat penting bagi keberlangsungan dalam berjalannya kegiatan UMKM. Namun, jika pelaku UMKM belum mengetahui urgensi terkait legalitas karena minimnya informasi dan pengetahuan. Hal tersebut mendorong dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan mengenalkan kepada pelaku UMKM di Kelurahan Rungkut Menanggal akan pentingnya sebuah legalitas usaha dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode pelaksanaan yang dilakukan yakni sosialisasi untuk memberikan gambaran umum mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendampingan pembuatan NIB melalui Akun OSS (Online Single Submission) sekaligus penyerahan dokumen cetak NIB kepada pelaku UMKM. Hasil dari kegiatan sosialisasi menuai respon positif dari pelaku UMKM di Kelurahan Rungkut Menanggal. Pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bermanfaat sebagai perlindungan berusaha dari pemerintah, kemudahan akses dalam mencari modal usaha, kemudahan dalam perizinan sehingga minimnya terjadinya birokrasi. serta kemudahan dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha yang lebih besar.